Pemerintah Indonesia terus memperkuat investasi pada sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi utama menuju visi Indonesia Emas 2045. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pada tahun 2025, alokasi APBN—yang bersumber dari penerimaan pajak—diprioritaskan untuk mendanai berbagai program pengembangan SDM secara inklusif dan berkelanjutan.
Dalam konferensi pers bulanan “APBN Kita”, Sri Mulyani menegaskan bahwa uang pajak yang dikumpulkan dari masyarakat akan kembali kepada rakyat dalam bentuk program pendidikan, kesehatan, dan pelatihan kerja yang bersifat langsung menyentuh kehidupan.
“Uang pajak bukan untuk dibelanjakan sembarangan. Kita gunakan dengan penuh tanggung jawab, terutama untuk membangun generasi Indonesia yang sehat, terdidik, dan produktif,” ujar Sri Mulyani.
Fokus pada Pendidikan dan Pelatihan Vokasional
Salah satu fokus utama dari penggunaan dana APBN 2025 adalah program pendidikan gratis dan pelatihan vokasional yang menyasar kelompok masyarakat kurang mampu. Pemerintah meningkatkan anggaran untuk beasiswa seperti KIP Kuliah dan bantuan operasional sekolah, sekaligus memperluas jangkauan program pelatihan kerja di berbagai balai latihan kerja (BLK).
Program-program ini tidak hanya difokuskan pada peserta didik usia sekolah, tetapi juga menyasar angkatan kerja muda yang membutuhkan peningkatan keterampilan agar lebih siap menghadapi tantangan dunia industri.
Subsidi untuk UMKM dan Inisiatif Produktif
Selain pendidikan, Sri Mulyani juga mengarahkan dana pajak untuk mendukung pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Melalui berbagai skema subsidi bunga kredit, pelatihan kewirausahaan, hingga insentif pajak UMKM, pemerintah ingin menciptakan iklim ekonomi rakyat yang tangguh.
“Kami ingin agar masyarakat tidak hanya dibantu dalam konsumsi, tetapi juga diberdayakan agar bisa mandiri secara ekonomi,” jelasnya.
Dengan strategi fiskal yang berpihak pada pembangunan manusia dan ekonomi mikro, pemerintah berharap dapat menekan angka pengangguran dan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
Transparansi dan Akuntabilitas
Kementerian Keuangan juga memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan dari penerimaan pajak diawasi dengan ketat. Sistem pelaporan digital dan penguatan peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi bagian dari sistem pengawasan terintegrasi.
Langkah ini untuk memastikan bahwa program pembangunan SDM benar-benar sampai ke tangan penerima manfaat tanpa potongan ataupun penyimpangan.
Menuju Indonesia Emas 2045
Sri Mulyani meyakini bahwa hanya dengan SDM yang unggul dan kompeten, Indonesia dapat keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah dan menjadi negara maju. Oleh karena itu, penggunaan pajak yang tepat sasaran menjadi elemen penting dalam mencapai target tersebut.
“Pajak yang Anda bayarkan hari ini, adalah investasi masa depan anak-anak Indonesia,” tutupnya.
Dapatkan informasi terpercaya lainnya seputar kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan negara hanya di beritakeuangan.id.
